dinervt news Desakan Untuk Non-Aktifkan Ahok Kepada Jokowi Semakin Menguat

Desakan Untuk Non-Aktifkan Ahok Kepada Jokowi Semakin Menguat

Tekanan supaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta makin menguat. Ahok sekarang ini menyandang status sebagai terdakwa masalah sangkaan penistaan agama.

Diluar itu, Ahok juga maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Dengan masihlah aktifnya Ahok sebagai gubernur, dikawatirkan Ahok bakal memakai sarana negara serta jabatannya.

Tekanan minta Jokowi menonaktifkan Ahok nampak dari Wakil Ketua Umum Laga Gerindra Fadli Zon. Pimpinan DPR ini mengendus ada tanda-tanda penyimpangan yang dikerjakan Ahok apabila tak nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok dapat saja menyalahgunakan wewenangnya sebagai gubernur untuk kebutuhan pilkada (Pilkada) 2017.

” Ya bila kita saksikan ini bikin satu pandangan atau persepsi dia dapat memakai jabatan untuk kebutuhan Pilkada, ” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Menurut dia, kebijakan aktifkan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta terang untungkan Kubu Ahok di Pilgub DKI. Oleh karenanya, tegas Fadli, baiknya Ahok diberhentikan sesaat supaya tak menyebabkan pertanyaan dari orang-orang.

Hal yang utama, tegas Fadli, yaitu rasa tidak percaya orang-orang pada keadilan di Indonesia yang selalu menebar. Lantaran masalah Ahok ini memiliki kandungan unsur ketidakadilan. Fadli menilainya pada sebagian kepala daerah ikut serta masalah, semua pimpinannya diberhentikan sesaat, lain perihal dengan masalah Ahok.

” Seseorang terdakwa dengan cara hukum jadi kepala daerah. Sesaat pada masalah yang lain mereka diberhentikan sesaat hingga itu (permasalahan) usai, apa dia bersalah atau tak, ” tegasnya.

Tidak cuma itu, beberapa ribu massa bakal lakukan tindakan 212 di depan gedung DPR, Selasa (21/2). Tindakan yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) serta Komunitas Umat Islam (FUI) ini bakal lakukan tindakan damai dengan membawa sebagian tuntutan. Salah satunya, pemerintah didesak selekasnya mencopot Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta lantaran dikira tidak mematuhi UU.

Tuntutan ke-2, keluarkan SP3 pada beberapa masalah hukum yang menjerat beberapa ulama, seperti Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab sampai Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir. Lalu, pendemo menuntut supaya aparat penegak hukum menyetop penahanan pada mahasiwa Himpunan Mahasiswa Islam waktu demontrasi 411.

” Copot gubernur Ahok. Stop kriminalisaai ulama. Stop penahanan mahasiswa serta penjarakan penista agama. Penjarakan penista agama jadi agenda keempat lantaran kita memahami ini peradilan kita hormati di peradilan yang tengah jalan, ” kata Ketua Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam waktu menjumpai pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Ditambahkannya, pendemo meneror bakal bermalam sepanjang 3 hari di Gedung DPR/MPR bila semua tuntutan tak direspon oleh pemerintah. Gagasan ini, lanjutnya, di ambil lewat musyawarah 250 koordinator tindakan 212.

” Apabila Presiden tak merespon kita pasti bakal bermusyawarah dengan ulama serta korlap apa yang perlu kami kerjakan. Ini masukan bukanlah hasrat Usama Hisyam. Bila kita dengar rapat korlap yang diikuti 250 korlap mereka inginkan bermalam 3 hari 3 malam hingga dipenuhi tuntutan, ” tandasnya.

Tindakan damai 212 juga memperoleh lampu hijau dari pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto merekomendasikan semua anggota DPR menghormati tindakan demonstrasi yang di gelar GNPF MUI serta Komunitas Umat Islam (FUI) di Gedung DPR/MPR RI.

” Lantaran memanglah ini kita sebagai petinggi yang perlu melakukan pekerjaan serta manfaatnya sebagai petinggi harusnya juga kita berikanlah info pada pengunjuk rasa apa yang perlu diratifikasi, ” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Agus memberi dukungannya untuk tindakan demonstrasi yang menuntut sistem hukum masalah penistaan agama yang menyeret Ahok. Dalam pandangannya, tindakan unjuk rasa adalah hak untuk tiap-tiap warga negara serta ditanggung konstitusi.

” Kita kenali kalau unjuk rasa itu memanglah warga negara memiliki kewenangan untuk lakukan unjuk rasa. Serta ini didasari dengan konstitusi dalam konstitusi memanglah melandasi itu, ” tegasnya.

Untuk di ketahui, Polda Metro Jaya mengerahkan 10. 000 personel manfaat mengamankan tindakan 212 di Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (21/2). Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyampaikan, polisi siap mengawal jalannya tindakan itu. ” Petugas kepolisian siap mengawal tindakan, ” kata Argo, Minggu (19/2).

Baca Juga Tentang Harga  : Elektronik Rumah Tangga
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *