dinervt harga Ternyata Freeport Selalu Menunggak Dalam Urusan Pajak

Ternyata Freeport Selalu Menunggak Dalam Urusan Pajak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memaparkan sampai kini PT Freeport Indonesia belum memberi satu yang bermakna untuk orang-orang Papua. Pasti kondisi serta keadaan itu begitu disayangkan serta memerlukan kesadaran tinggi untuk Freeport Indonesia betul-betul berikan dampak positif penting.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyebutkan sepanjang 50 th. Freeport ada di bumi Papua yaitu mulai sejak 7 April 1967 hingga saat ini belum berperan segera pada pemerintah daerah. Eltinus menyebutkan, kerapkali Freeport menunggak keharusan pembayaran pajak.

” Beberapa hal dikerjakan Freeport disana. Sepanjang 50 th. tak pernah buat suatu hal pada yang memiliki hak ulayat disana. Satu diantaranya masalah pembayaran pajak serta royalti. Ini kan tak rata, tidak pernah bayar lumrah, ” kata Eltinus, di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa 28 Februari 2017.

Ia bercerita, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu tak pernah membayar penuh atas pajak-pajak sebagai kewajibannya. Mereka senantiasa beralasan keuntungannya tengah alami penurunan.

” Mulai sejak lama. (Tunggakan) seperti pajak-pajak jenis PBB, banyak yang mereka tunggakan, royalti. Hari ini pendapatan turun, argumen beberapa macam th. ini bayar kurang besok lebih, ” terang Eltinus.

Semestinya, lanjut Eltinus, keharusan itu dibayarkan penuh. Bukanlah seperti yang dikerjakan Freeport sampai kini. ” Bila ada di perjanjian meskipun kau turun naik bayar yang lumrah, ” ucap Eltinus.

Terlebih dulu, Pemerintah Propinsi Papua memohon PT Freeport Indonesia untuk membayarkan pajak air permukaan yang sepanjang 2011-2015 belum dibayarkan. Walau sebenarnya pengadilan pajak pada 17 Januari lantas sudah menampik tuntutan pihak Freeport.

Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe menyampaikan, perusahaan asal Amerika Serikat ini belum membayarkan pajak pokok sebesar Rp2, 6 triliun ditambah denda, hingga keseluruhan tiga triliun lebih. ” Denda hingga saat ini belum dibayar, Rp2, 6 triliun, itu pokok. Keseluruhan dengan denda Rp3, 4 triliun demikian, ” kata Lukas.

Baca Juga Harga Tentang : Fashion Wanita
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *